Kader Berkarya Sekaligus Caleg DPRD DKI Jakarta Berkomentar Tentang BPJS

Redaksi   |   Nasional  |   Jumat, 11 Januari 2019 - 14:20:49 WIB   |  dibaca: 168 kali
Kader Berkarya Sekaligus Caleg DPRD DKI Jakarta Berkomentar Tentang BPJS

MahesaMediaCenter.id - Politikus Partai Berkarya yang juga Caleg DPRD DKI Jakarta Yatin Ahdiyat mengaku prihatin dengan adanya kasus penolakan pasien BPJS kesehatan oleh sejumlah rumah sakit. Menurutnya, atas dasar apapun, menolak pasien datang berobat, apalagi dalam kondisi sakit parah adalah melanggar kemanusiaan.

Yatin menyatakan, surat penghentian kerja sama yang didasarkan pada surat dari Kemenkes 30 Desember 2018, bersifat sepihak dan kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar.

"Kalau saya melihat, secara hukum masih bisa digugat di PTUN. Apalagi, surat akreditasi tidak diterbitkan sejak awal tanggal berlakunya komitmen dan kesepakatan kerja sama antara RS dan BPJS Kesehatan," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (11/1/2019).

Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 5 No urut 4 itu mengaku khawatir terjadi bentuk perlindungan parsial subyektif demi menyelamatkan uang yang sepatutnya diprioritaskan bagi kompensasi reimbursement pasca tindakan rumah sakit.

”Bisa muncul dugaan seperti itu, karena tidak ada kejelasan dari awal. Pasien yang menjadi korban,” ujarnya.

Yatin Ahdiyat berharap segera diselesaikan. Jika persoalan adalah pembayaran BPJS Kesehatan kepada rumah sakit, sebaiknya ada sistem bersama agar pembayaran lancar.

"Karena BPJS memiliki kebebasan mengalokasikan dana iuran yang diterima rutin dari setiap warga yang sehat dan belum merasa memanfaatkan klaim," paparnya.

Dia juga melanjutkan, BPJS kesehatan harus dipimpin direksi bergaji tinggi yang berpengalaman di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, investasi, dan asuransi, sehingga tidak masuk akal jika belum memiliki sistem pembayaran yang dapat diandalkan RS.

"Rasio klaim dengan penerimaan iuran dan penghasilan lain-lain semestinya telah diperhitungkan. Apalagi, ada pengurus yang berasal dari perbankan negara. Sistem penjaminan selayaknya langsung berfungsi jika ada kasus gagal bayar," sarannya.

Indonesia, kata dia, bisa belajar dari kebijakan Obamacare di Amerika Serikat sebelum Presiden Donald J Trump dilantik.

"Apakah ada kemiripan atau tidak, sebaiknya langsung dikaji oleh para wakil rakyat. Karena menyangkut harkat hidup orang banyak. Terutama golongan tidak mampu," ujar Yatin Ahdiyat.

Profil Redaksi

Redaksi

Mahesa Media Center adalah sebuah media online yang mengakomodir dari media-media online yang ada dibawah pengelolaan Mahesa Media Center.

Mahesa Media Center Menginspirasi Berita yang Terpercaya di Jagad Dunia Maya ini.

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar By Facebook